"Kalimantan itu Milik Dayak!" Tegas Drs. Cornelis, MH

Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH memberikan keterangan Pers kepada Media Cetak dan elektronik terkait proses evakuasi Anggota GAFATAR dari Kelimantan Barat, di Pontianak, Rabu (27/1/2016).

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH menghimbau kepada Kepala Desa, Camat, dan Bupati serta Walikota agar menjalankan undang-undang kependudukan terutama proses administrasi pindahnya seseorang ke wilayah tertentu di Kalimantan Barat, sehingga seseorang atau kelompok orang yang pindah benar-benar jelas status dan latar belakangnya.

“Kita mengimbau kepada Pemerintah Desa sampai Kabupaten/kota jika mengurus perpindahan penduduk ke Kalimantan Barat harus sesuai dengan Undang-Undang Kependudukan yakni UU nomor 24 Tahun 2013. Nah, di situ ada prosedur mengatur bagaimana seseorang atau keluarga itu kalau masuk ke wilayah lain, misalnya dari Jawa ke Kalbar itu ada aturan mainnya, harus melalui kroscek ke daerah asalnya,” ujar Cornelis, usai memimpin Rapat Koordinasi bersama Kepala Desa, Camat, Bupati dan Walikota se Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (27/1/2016).

Hal ini menurut Cornelis, mengantisipasi stabilitas keamanan di Kalimantan Barat dengan datangnya penduduk yang baru namun menyimpang dari aturan-aturan sosial kemasyarakatan yang ada dan bahkan mengancam ideologi negara.

Cornelis menegaskan harus ada antisipasi bagi penyimpangan terhadap aturan kependudukan yang sudah ada, masyarakat yang baru datang begitu mudah tanpa proses, dan kroscek ke daerah asal, namun dikeluarkan identitas baru di Kalimantan Barat.

Kalimantan Barat menurut Cornelis, saat ini menjadi incaran seluruh masyarakat dunia karena transportasi sudah lancar, hasil alam yang menjanjikan untuk kebutuhan hidup, dan akses dari berbagai penjuru mudah. “Apalagi masyarakat Kalimantan Barat sendiri dengan begitu mudah menjual tanahnya, dan begitu ramah menerima orang yang tidak dikenal sekalipun. Dirinya tidak melarang siapapun datang ke Kalbar, namun orang yang benar-benar mau hidup, bukan membawa ideologi diluar Pancasila,’ tukasnya.
=============================

Terkait GAFATAR, mantan Bupati Landak itu meminta seluruh pemimpin wilayah di Kalimantan Barat baik itu Kepala Desa sampai Bupati dan Walikota untuk mengecek kembali wilayahnya, apakah masih ada anggota organisasi yang belakangan membuat heboh publik itu. “Kita minta Kepala Desa, Camat, Lurah mengecek kembali ke daerah asalnya, kalau memang dia (seseorang) pindah, jika ragu-ragu jangan diterima dan segera dievakuasi, jika datang lagi namun tidak sesuai aturan kependudukan maka dipulangkan lagi,” ujar Cornelis.

Terkait adanya isu bahwa Gafatar akan membuat negara dalam negara, Cornelis mengatakan bahwa dokumen-dokumennya sudah diserahkan kepada aparat berwenang, Cornelis menyarankan kepada wartawan untuk langsung mengecek kepada instansi berwenang. Jikapun ada petisi Gafatar mau menggugat, Cornelis mengaku siap, karena dirinya menjalankan tugas sesuai undang-undang dan mempertahankan hak dan kedaulatan masyarakat Kalimantan Barat.

“Kalimantan itu milik Dayak, kita bergabung Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan secara resmi lima tahun setelahnya karena bargaining Ideologi Pancasila dengan Presiden Sukarno. Kita masing-masing sudah punya pulau, tapi karena sudah bergabung dengan negara Indonesia siapapun boleh bertempat tinggal di sini tapi aturan kependudukan dipatuhi dan harus tertib hukum, jangan semaunya sendiri, ” tegas Cornelis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota Gafatar yang berhasil diidentifikasi telah dievakuasi ke daerah asal mereka menggunakan Kapal TNI AL, Pesawat Terbang, mencapai ribuan orang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Pemulangan dengan pembiayaan dari Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai Rp.5 miliar.

_________________________________________ 

sumberinfo; okezone..com, liputan6..com, cnnindonesia..com 

Gafatar: Jika kami menganut ajaran sesat, sesatnya dimana?

Baru satu bulan merantau di Melawi, Kalimantan Barat, Melki (37) dipaksa kembali ke Jakarta oleh kepolisian setempat. Dia bersama sang istri hanya tahu alasan dipulangkan demi keamanan.

"Saya dan istri langsung berangkat ke Pontianak, Kamis (21/1). Sabtu (23/1) terbang dari Pontianak ke Jakarta. Rumah kontrakan, surat-surat berharga, dan barang-barang lainnya saya tinggalkan begitu saja," cerita Melki kepada wartawan, Senin (25/1).

Melki ikut bergabung dalam kelompok Gafatar antara tahun 2012-2013. Sebelum hijrah ke Kalimantan, dia merantau di Kepulauan Riau. Dia mengaku tak tahu dari mana polisi tahu bahwa dirinya tergabung dalam kelompok Gafatar.

"Kami tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu kami ada hubungan sama Gafatar. Kalau memang kami sesat, sesatnya di mana? Saya sholat, puasa, dan mengaji," tutur Melki.

Sejumlah aset barang-barang jualnya (spare part) ditinggalkannya di Melawi. Selain itu lebih dari Rp 1 miliar asetnya disita dan tidak tahu keberadaannya.

"Kami di sana hanya bertani dan berjualan. Tapi kami ditindas. Sekarang kami sudah tidak punya apa-apa, baju hanya sehelai di badan. Kalau begini, siapa yang akan bertanggung jawab?" keluh Melki.

Saat ini, Melki dan keluarganya ditampung di Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Daya Guna 2, Ceger, Cipayung Jakarta Timur. Rencananya para eks Gafatar ini akan dikembalikan ke daerah asalnya sebelum hijrah ke Kalimantan. Namun, hingga saat ini belum diketahui secara jelas sampai kapan mereka akan ditampung di sini.

---------------------------------------

---------------------------------------

Suswati (54) dan suaminya, Subur Wibowo (58), hanya bisa pasrah merenungi nasibnya harus menjalani pendampingan selama beberapa hari di Wisma Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bayang-bayang tragedi pembakaran kampung di Mempah, Kalimantan Barat, masih terbayang jelas dalam ingatannya.

Dia merangkai kembali penggalan kisah hidupnya saat harus menjual rumah seluas 48 meter persegi untuk bekal hijrah ke Kalimantan. Di sana dia sudah dijanjikan lahan kosong untuk bertani oleh Mahful Muis, pengurus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Mahful diketahui memiliki 4,2 hektar lahan di Kalimantan. Empat bulan lalu, berangkatlah Suswati dan suami serta anaknya ke Kalimantan. Uang hasil jual rumah di Jakarta digunakan untuk mengontrak dua rumah dan sewa lahan bertani di Kalimantan.

"Di sana kami hanya bercocok tanam. Pergi ke ladang, bertani awalnya hasilnya lumayan. Menanam jagung, menanam padi. Kami sempat panen jagung selama dua kali dalam empat bulan terakhir," ujar Suswati di Wisma Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (25/1).

Tragedi tak diinginkan terjadi pada 19 Januari 2016. Sejumlah warga mengusir mereka yang dianggap bekas anggota Gafatar. Tidak hanya itu, rumah mereka juga dibakar. Termasuk Suswati yang harus terusir meski rumahnya jauh dari perkampungan mantan anggota Gafatar.

"Saya kaget ada ratusan warga sana dan ratusan polisi datang. Kami disuruh untuk meninggalkan rumah kontrakan dan lahan pertanian kami," ucapnya dengan wajah sedih.

Dia mengetahui bahwa penyebabnya adalah organisasi Gafatar dianggap menyebarkan ajaran sesat. Terlebih, banyak orang meninggalkan rumah setelah gabung dengan organisasi tersebut. Suswati tidak tahu menahu soal Gafatar. Namun dia menepis semua anggapan yang menyebutkan bahwa Gafatar menyebarkan ajaran sesat.

"Tidak betul kalau kami melakukan ajaran sesat. Tidak betul kami dituding beragama silam tapi kami tidak sholat. Tidak pernah lagi kami menganggap bahwa Muhammad Musadeq adalah nabi kami yang terakhir," ungkapnya.

Suswati bersama suaminya dan anak semata wayangnya, Udji Ardiyanto (18) mau tidak mau harus angkat kaki dari Mempawah dan ikut pindah bersama eks anggota Gafatar lainnya. Dia mengaku diancam jika tidak angkat kaki.

"Padahal, tetangga saya yang asli Kalimantan sana malah menangis saat saya pamit. Sampai tetangga saya bilang sambil menangis waktu saya mau meninggalkan rumah dan tanah garapan 'Bude salahnya apa sih cuma ingin bertani kok disalahkan, diusir," kata Suswati menirukan ungkapan tetangganya. 

Dia tidak habis pikir masih diburu banyak orang, padahal Gafatar sudah dibubarkan sejak tahun lalu. Kini Suswati bersama suami dan anaknya harus menjalani pendampingan dan penyadaran sebelum dikembalikan ke keluarganya yang saat ini tinggal di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. 

Sumber: Merdeka.com